sistem pemerintahan – Blogging.co.id – Pusat Blog Artikel dan Informasi Indonesia

Sistem Pemerintahan Presidensial, Ciri-ciri, Kelebihan Serta Kekurangannya

Chy Rohmanah — Thu, 25 Sep 2014 09:20:39 +0000

Sistem pemerintahan presidensial juga dikenal sebagai pemerintahan eksekutif, oleh seorang tokoh tunggal yang memimpin pemerintah dengan kehendak rakyat. Presiden mengarahkan urusan administrasi negara, dan biasanya mengawasi hubungan luar negeri. Tidak seperti diktator, dia tidak memiliki kekuatan otoritatif tetapi tunduk pada hukum bangsa. Sistem pemerintahan presidensial adalah kebalikan dari sistem pemerintahan parlementer, berikut ini ulasan selengkapnya.

Pengertian Sistem Pemerintahan Presidensial

Pengertian sistem presidensial adalah sistem pemerintahan di mana cabang eksekutif dipimpin oleh seorang presiden yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.Sistem pemerintahan presidensial memiliki beberapa fitur yang mendefinisikan termasuk pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, disiplin partai yang lemah, dan sistem komite yang kuat.

Sistem presidensial, pertama dirancang di Amerika Serikat sebagai alternatif dari sistem monarki, yang ditandai dengan pemisahan kekuasaan. Tidak hanya melakukan eksekutif dan legislatif secara independen, tetapi mereka juga terpilih secara independen satu sama lain.

Sistem pemerintahan presidensial banyak dan beragam, namun berikut ini adalah ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial secara umum :

Lembaga eksekutif biasanya memiliki kekuasaan untuk memveto tindakan legislatif dan pada gilirannya, super mayoritas legislator dapat bertindak untuk mengesampingkan veto. Praktek ini umumnya berasal dari tradisi Inggris, disetujui oleh kerajaan di mana tindakan parlemen tidak dapat diberlakukan tanpa persetujuan dari raja.
Presiden memiliki masa jabatan tetap. Pemilihan diadakan pada waktu yang dijadwalkan dan tidak dapat dipicu oleh mosi percaya atau prosedur lain pada parlemen tersebut. Meskipun di beberapa negara, ada pengecualian untuk aturan ini, yaitu menghilangkan jabatan presiden ketika ditemukan telah melanggar hukum.
Anggota kabinet harus melaksanakan kebijakan eksekutif dan legislatif. Namun, sistem presidensial sering memerlukan persetujuan legislatif untuk kabinet serta berbagai jabatan pemerintah seperti hakim. Seorang pemimpin presiden umumnya memiliki kekuasaan untuk mengarahkan anggota kabinet, militer, pejabat atau karyawan dari cabang eksekutif, tetapi umumnya tidak memiliki kekuasaan untuk membubarkan atau memberi perintah kepada hakim.

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial

Bagaimanapun, sistem pemerintahan yang terpusat pada kepala negara ini tetap memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Berikut ini diantaranya :

Kelebihan
Kekurangan

Lebih Demokratis – Karena prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan dan keseimbangan, sehingga tidak ada konsentrasi kekuasaan di orang yang sama atau dalam tubuh yang sama. Akibatnya, ada lebih banyak demokrasi dalam sistem ini.

Stabilitas dan Kontinuitas – Karena Presiden dan legislatif menikmati masa jabatan tetap, ada stabilitas politik. Ada kontinuitas dari kebijakan. Selanjutnya, pemerintah dapat memikirkan kebijakan jangka panjang.

Presiden rakyat – Di Amerika Serikat, Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Sehingga, ia memiliki alasan untuk berpikir bahwa ia menikmati lebih dari kepercayaan masyarakat dan dukungan dari perdana menteri dalam sistem parlemen. Begitu pula yang dilakukan pada sistem pemerintahan di Indonesia yaitu demokrasi pancasila.

Lebih Efisien – Presiden bebas memilih menteri-menterinya. Senat, majelis tingkat tinggi kemungkinan tidak meratifikasi pengangkatan tersebut, tetapi tidak dapat menentukan pilihan pada Presiden. Presiden memiliki demikian kebebasan untuk menunjuk orang-orang yang sangat kompeten sebagai Menteri atau Sekretaris berdasarkan pengalaman dan keahlian mereka. Mereka bertanggung jawab hanya kepada Presiden, bukan kepada Kongres. Sehingga, mereka memiliki waktu untuk berkonsentrasi pada pekerjaan mereka dan melakukan tugas mereka secara efisien.

Keputusan Cepat dan Berani – Presiden, yang berkuasa, berada dalam posisi untuk mengambil keputusan berani dan cepat. Menterinya, menjadi bawahan dia, tidak bisa mengikat tangan. Mereka mungkin menyarankan dia, tetapi mereka harus melaksanakan keputusan presiden.

Mengambil Keputusan Darurat – Sistem ini lebih efektif dalam menanggulangi keadaan darurat karena ada kesatuan kontrol dan konsentrasi kekuasaan eksekutif secara pribadi (Presiden). Dia bisa bereaksi dengan cepat terhadap setiap krisis nasional dengan mengambil keputusan yang cepat. Hampir tidak ada kebutuhan baginya untuk meyakinkan orang lain di, bahwa keputusan yang dia ambil akan baik bagi negara.

Sistem Multi Partai – Negara dengan sistem multi partai rentan terhadap ketidakstabilan politik. Partai-partai politik dengan kepentingan yang berbeda menarik sistem politik kearahnya. Untuk melakukan hal ini, ada kebutuhan dari eksekutif yang kuat dan pemerintah Presiden yang paling cocok untuk membangun stabilitas dalam sistem multi partai.

Simbol Persatuan dan Kesatuan Nasional – Secara eksekutif, presiden membantu dalam membentuk kesatuan dalam bangsa yang terdiri dari berbagai wilayah, masyarakat dan kultur. Saat ia dipilih langsung oleh rakyat, mereka melihatnya sebagai simbol persatuan bangsa.

Diktator – Eksekutif presiden cenderung otoriter. Karena semua kekuasaan eksekutif terkonsentrasi di tangan presiden. Karena ia juga tidak bertanggung jawab kepada lembaga legislatif, tidak menutup kemungkinan dapat terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan berperilaku dengan cara diktator.

Konflik dan Jalan Buntu – Sebagai Presiden dan menteri-menterinya bukan anggota legislatif, mereka merasa sulit untuk membujuk para anggota yang terakhir untuk menerima proposal. Legislatif cenderung untuk menemukan kesalahan dengan Presiden, dan sebaliknya. Konflik antara eksekutif dan legislatif inilah yang sering timbul dan mengarah ke kebuntuan dalam pemerintahan.

Tidak adanya Akuntabilitas – Eksekutif tidak bertanggung jawab kepada legislatif. Juga tidak bertanggung jawab kepada bagian pemerintahan yang lain. Saat pemilu untuk memilih langsung presiden, rakyat mungkin tidak mengingat atau mengetahuinya, bahkan jika mereka menemukan bahwa dia tidak kompeten atau tidak jujur atau tidak berguna. Presiden memang dapat diberhentikan oleh legislatif melalui dakwaan, namun dakwaan ini adalah proses yang sangat sulit.

Kekakuan – Sistem Presiden terlalu kaku untuk menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan yang mendadak. Misalnya, untuk mengelola krisis, para menteri termasuk perdana menteri dalam sistem parlemen dapat diganti. Tapi, bagaimanapun besar kebutuhan, Presiden dalam sistem presidensial ini tidak dapat diganti selama masa jabatannya belum habis.

Meskipun setiap sistem pemerintahan memiliki karakteristik kelebihan dan kekurangannya masing-masing, namun yang perlu diingat adalah sistem pemerintahan negara ini bertujuan untuk membawa negara ke arah yang lebih baik.

Sistem Pemerintahan Parlementer, Ciri-ciri, Kelebihan dan Kekurangannya

Chy Rohmanah — Thu, 25 Sep 2014 06:55:54 +0000

Negara-negara di seluruh dunia mempraktekkan sistem demokrasi melalui berbagai jenis lembaga. Namun, sebagian besar negara demokrasi di dunia saat ini menggunakan sistem parlementer yang bertentangan dengan sistem presidensial seperti yang digunakan di Amerika Serikat. Beberapa contoh di antara banyak negara demokrasi parlementer adalah :

Kanada
Inggris
Italia
Jepang
Latvia
Belanda
dan Selandia Baru

Pengertian Sistem Pemerintahan Parlementer

Sebuah sistem pemerintahan parlementer adalah salah satu dari dua bentuk dasar demokrasi. Karakteristik yang membedakan dari pemerintahan parlementer adalah bahwa pemerintah dipilih dari wakil-wakil yang telah terpilih untuk berada pada sebuah parlemen. Artinya, jabatan wakil rakyat yang paling penting dari pemerintah, perdana menteri dan para menteri lainnya yang membentuk pemerintah, tidak dipilih secara langsung tetapi secara tidak langsung melalui pemilihan parlemen.

Sejak munculnya partai-partai dengan disiplin partai yang kuat, pemerintahan parlementer biasanya memiliki kontrol atas mayoritas parlemen yang stabil di majelis terhadap minoritas parlemen.

Ciri Ciri Sistem Pemerintahan Parlementer

Pengertian pemerintahan parlementer adalah jenis demokrasi, termasuk prinsip-prinsip dasar yang umum demokrasi yang mencakup pemisahan kekuasaan, konstitusi, aturan hukum, pemilihan umum yang bebas dan beberapa partai politik. Meskipun sistem parlementer mencakup hal-hal ini, ada beberapa ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer yang membedakannya dari demokrasi, seperti berikut :

1. Pemimpin

Dalam sistem pemerintahan parlementer, kepala negara dan pemimpin pemerintah adalah dua orang yang berbeda, sebagai lawan dari sistem presidensial di mana kedua peran diisi oleh presiden, atau demokrasi langsung di mana peran ini diisi oleh rakyat melalui suara pada referendum

Sering kali kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dan kepala negara adalah bagian dari monarki. Misalnya, Inggris adalah sebuah monarki konstitusional yang beroperasi di bawah bentuk pemerintahan parlementer dengan Perdana Menteri dan Ratu Inggris sebagai kepala negara.

2. Eksekutif

Bagian lembaga eksekutif pada bentuk pemerintahan parlementer termasuk Perdana Menteri dan sekelompok penasihat, sering disebut sebagai menteri secara individual maupun kabinet, secara kolektif. Kabinet Menteri biasanya milik partai politik mayoritas, karena bagiannya pun ditunjuk sendiri oleh mereka. Parlemen juga memegang kekuasaan untuk menghapus individu atau semua anggota kabinet. Selain itu, anggota kabinet harus dipilih oleh anggota parlemen. Mereka mengambil kekuasaan eksekutif di samping peran legislatif di parlemen.

3. Parlemen

Parlemen adalah cabang lembaga legislatif pada bentuk pemerintahan parlementer. Mereka bertanggung jawab untuk berdebat dan memberikan suara pada undang-undang. Suara mayoritas parlemen akan langsung menjadi hukum, karena tidak memerlukan persetujuan dan uga tidak bisa di veto oleh perdana menteri.

Biasanya pemerintahan parleman dibuat, bikameral yaitu terdiri dari dua rumah atau kamar. Namun, di negara-negara yang lebih kecil parlemen dapat unikameral dengan hanya satu rumah. Para anggota parlemen adalah satu-satunya anggota dari pemerintahan parlementer yang dipilih oleh rakyat.

4. Pertimbangan

Dalam sistem parlementer, parlemen inilah yang memegang kekuasaan yang paling tinggi, dari peran dalam pemerintah untuk memerintah dengan jangkauan mayoritas. Demikian pula, karena dikuasai oleh partai mayoritas, bentuk pemerintahan parlementer tetap bebas dari pengecekan dan keseimbangan yang efektif. Dalam hal mayoritas tidak terbentuk, parlemen dapat dibubarkan oleh perdana menteri dan pemilu baru akan diadakan. Sebaliknya, jika parlemen tidak bahagia dengan perdana menteri, mereka mungkin memilih untuk menyingkirkannya.

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer

Dalam demokrasi parlementer, tidak ada perbedaan antara eksekutif dan legislatif. Warga demokrasi parlemen memilih parlemen, dan partai yang menguasai mayoritas di parlemen memilih kabinet, termasuk perdana menteri. Perdana menteri terpilih sebagai anggota parlemen untuk distrik tertentu dan dipilih untuk posisi perdana menteri setelah pemilu.

Karakteristik inilah yang menimbulkan kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan parlementer, beberapa diantaranya adalah :

Kelebihan
Kekurangan

Pemerintah Terpadu

Dalam bentuk demokrasi, presiden dapat menjadi anggota dari satu partai sementara satu atau kedua majelis Kongres dikendalikan oleh pihak lain. Ketika ini terjadi, Presiden dan Kongres dapat jalan buntu sama lain dan mencegah satu sama lain dari mencapai apa pun. Dalam demokrasi parlementer, ini tidak dapat terjadi. Kabinet mengusulkan undang-undang dan suara parlemen pada mereka. Karena parlemen dan kabinet selalu dari partai atau koalisi yang sama, tidak ada kemungkinan veto atau jalan buntu.

Pemerintah akuntabel dan Tegas

Dalam demokrasi parlementer, partai mayoritas memiliki mandat yang benar dan diharapkan untuk bertindak di atasnya dengan melewati undang-undang. Karena partai yang memerintah mengontrol legislatif, masyarakat dapat meminta pertanggungjawabannya untuk apa pun yang dilakukan atau kegagalan yang terjadi.

Pemerintah tidak stabil

Demokrasi parlementer bisa menjadi tidak stabil. Partai yang berkuasa atau koalisi dapat menghapus perdana menteri melalui mosi tidak percaya, dan perdana menteri dapat memilih untuk membubarkan parlemen dan mengadakan pemilihan baru setiap saat. Bila tidak ada pihak mayoritas yang menang dan membentuk kabinet, pihak-pihak ini cenderung akan membentuk pemerintah koalisi sendiri. Karena partai terbesar dalam koalisi tidak memiliki mayoritas sendiri, para anggota yang lebih kecil dapat menjatuhkan pemerintah dan memaksa pemilihan baru hanya dengan menarik diri dari koalisi.

Pemerintah Minoritas

Ketika partai yang berkuasa dalam demokrasi parlementer memiliki mayoritas yang kuat, undang-undang bisa terlepas dari pemikiran pihak minoritas. Hal ini dapat menjadi kerugian jika mayoritas parlemen melewati undang-undang yang tidak adil untuk minoritas. Namun, minoritas juga bisa menjadi terlalu kuat jika ada partai bisa memenangkan mayoritas.

Misalnya, jika sebuah partai kecil dengan pandangan ekstrem diminta untuk bergabung dalam koalisi, dapat memaksa partai yang berkuasa untuk mengadopsi beberapa kebijakan meskipun beberapa orang mendukung mereka. Jika pihak lain dalam koalisi tidak akan menyetujui ketentuan-ketentuannya, partai minoritas memungkinkan untuk membentuk pemerintahan koalisi.

Sistem pemerintahan parlementer ini, mungkin dapat berjalan sedikit berbeda di setiap negara yang menjalankannya. Ha ini karena dipengaruhi karakteristik, kultur negara itu sendiri namun tetap mengandung unsur pemerintahan parlementer yang sama.