Peristiwa Malari

Kronologi peristiwa malari ini sedikit dituliskan pada buku Otobiografi Soeharto yang terbit di tahun 1989. Sejarah Malari yang terjadi di tahun 1974, ini sangat aneh mengingat di buku tersebut mengenai Petrus (Penembakan Misterius) Soeharto cukup berterus terang.

Peristiwa Malari yang terjadi pada 15 Januari 1974 meninggalkan banyak korban dan kerusakan. Tercatat korban dan kerusakan yang terjadi sebagai berikut :

• 11 orang meninggal

• 300 orang luka-luka

• 775 orang ditahan

• 807 mobil serta 187 sepeda motor dibakar

• 144 buah bangunan rusak

Sejarah malari ini dimulai dari kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka ke Jakarta, mahasiswa sendiri mulai merencanakan menyambut kedatangan PM Kakuei Tanaka dengan berdemonstrasi di Halim Perdana kusuma. Namun karena adanya penjagaan yang ketat, rombongan mahasiswa tidak berhasil masuk ke pangkalan udara.

Ketika tanggal 17 Januari 1974 tepat jam 08.00 PM Jepang  berangkat dari istana dengan helikopter bukan mobil dan kondisi ini jelas menandakan suasana kota Jakarta masih mencekam. Walaupun peristiwa ini menimbulkan trauma karena kekerasan  terjadi namun kasus ini sampai sekarang belum diungkap secara tuntas oleh pemerintah.

Menurut mahasiswa, Kakuei Tanaka adalah simbol asing yang harus dilenyapkan dan mahasiswa pun menuntut 3 hal saat peristiwa Malari terjadi. Diantaranya :

1. Memberantas korupsi
2. Mengubah kebijakan ekonomi mengenai modal asing
3. Pembubaran lembaga Asisten Pribadi Presiden

Mahasiswa menuntut ketiga hal tersebut dengan cara long march dari Salemba hingga Universitas Trisakti di Grogol yang pada akhirnya berujung kerusuhan. Kerusuhan mulai terjadi satu jam kemudian setelah aksi long march mahasiswa selesai. Kerusuhan ditandai dengan buruh yang menyerbu Pasar Senen,  Blok M, dan Glodok  dan melakukan penjarahan serta pembakaran terhadap mobil-mobil buatan Jepang.

Pengaruh Peristiwa Malari Terhadap PERS

Peristiwa Malari pun memberikan dampak bagi PERS karena Soeharto melakukan tindakan represif yaitu menutup secara paksa media massa yang diduga memprovokasi masyarakat untuk membenci Jepang. Nama-nama media massa yang dimumkan Menteri Penerangan saat itu untuk dilarang terbit antara lain Abadi, Harian Kami, Indonesia, Raya, Nusantara, serta Pedoman.

Menurut Soeharto, Fungsi Pers tidak berjalan dengan seimbang karena dalam berita-beritanya sudah melakukan provokasi rasa anti Jepang hingga aksi mahasiswa semakin panas dan menyebabkan peristiwa 15 Januari 1974 terjadi. Namun ada banyak media massa yang akhirnya memutuskan untuk meminta maaf kepada Pemerintah dan diperbolehkan kembali untuk terbit.

Pandangan Sejarawan Atas Peristiwa Malari

Peristiwa kerusuhan yang dikenal sebagai peristiwa Malari tersebut menurut sejarawan Asvi Warman Adam adalah represi secara sistematis yang dilakukan Soeharto. Peristiwa ini dapat dilihat dari berbagai perspektif. Ada yang menilai ini adalah sebuah tindakan atas rasa tidak senang para kaum intelektual terhadap tangan kanan Soeharto seperti Ali Moertopo, Soedjono Humardhani,dll yang memiliki kekuasaan besar.

Untuk Soeharto sendiri kerusuhan yang terjadi di tanggal 15 Januari 1974 ini sangat memalukan karena terjadi ketika PM Jepang datang ke Indonesia. Hal ini yang menyebabkan ia membuat kebijakan untuk menerapkan sanksi tak berampun untuk orang-orang dan pihak yang mau mengusik pemerintah dan ini dinilai sebagai tonggak sejarah kekerasan orde baru.

Selain Peristiwa Malari ada beberapa peristiwa lainnya yang dapat anda baca untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai negara Indonesia :

1. Sejarah Operasi Seroja
2. Sejarah Sumpah Pemuda
3. Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
4. dll

Definisi bea cukai apabila dilihat dari sisi kelembagaan adalah sebuah lembaga negara instansi pemerintah dengan fungsi lembaga negara yang dipimpin oleh direktur jenderal. Berada di bawah  Kementerian Keuangan Indonesia sama halnya dengan Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas mengatur Peraturan Pajak Indonesia, Direktorat Jenderal Perbendeharaan, dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang merupakan jurusan perguruan tinggi di indonesia bidang Akuntansi. Sebagai perguruan tinggi dalam negeri syarat masuk STAN terbaru ini harus dipenuhi, salah satunya dengan memahami bea cukai di Indonesia.

Pengertian Bea Cukai

Pengertian bea cukai pada dasarnya terbagi menjadi dua karena terbentuk dari dua kata yaitu “bea” dan “cukai” meskipun masih dalam satu kesatuan. Perbedaan pengertian bea dan cukai terletak pada :

Pengertian Bea

Pengertian bea adalah sebuah kegiatan pemungutan bea masuk dan pajak dalam kegiatan impor dan ekspor khususnya untuk barang-barang tertentu. Di berlakukannya bea masuk adalah untuk melindungi semua industri yang ada di dalam negeri dari persaingan produk luar negeri, hal ini biasa dikenal dengan sebutan tarif barier. Kemudian untuk kegiatan ekspor biasanya pihak pemerintah tidak memungut bea karena pemerintah ingin mendukung industri yang ada di dalam negeri untuk bersaing di pasar internasional.

Pengertian Cukai

Pengertian cukai bisa dibilang akan jauh lebih susah dimengerti dibandingkan dengan pengertian bea, oleh karena itu pengertian bea dan cukai tidak bisa disatukan menjadi pengertian bea cukai. Pengertian cukai adalah sebuah kegiatan pemungutan yang dilakukan oleh negara secara tidak langsung kepada setiap konsumen yang menikmati objek yang dikenakan cukai seperti rokok, alkohol, dll. Oleh karena itu sebaiknya anda sebagai perokok mulai memikirkan cara berhenti merokok karena selain harganya yang mahal juga bahaya merokok bagi kesehatan tubuh sangat banyak.  Hal itu karena kandungan rokok dan zat bahaya dalam asapnya bisa merusak fungsi paru-paru manusia.

Pada zaman dahulu saat Belanda masih ada di  Indonesia, semen dan gula bahkan dikenai biaya cukai. Hal ini dilakukan penjajah karena ingin mengontrol kebutuhan masyarakat akan semen dan gula yang merupakan kebutuhan penting penjajah pada masa itu.

Pengertian Bea Cukai Menurut Undang Undang

Terdapat beberapa pemahaman mengenai pengertian bea cukai menurut Undang Undang nomor 17 tahun 2006. Hal ini dikarenakan beberapa  pemahaman tersebut adalah hasil perubahan dari Undang Undang nomor 10 tahun 1995. Berikut adalah pengertian bea cukai dan beberapa pemahaman menurut Undang Undang nomor 17 tahun 2006 :

• Pengertian bea adalah segala sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah bea serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.
• Wilayah pabean di Republik Indonesia meliputi wilayah darat, perairan, udara, serta tempat-tempat yang ada di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia dan landas kontinen.
• Kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
• Kantor bea adalah kantor yang ada dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
• Pos pengawasan pabean adalah tempat yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor.
• Pejabat bea dan cukai yaitu pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang sudah ditunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang.
• Bea masuk adalah kegiatan pungutan negara berdasarkan Undang-Undang yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.
• Bea keluar adalah kegiatan pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor.

Bagi pengusaha yang mulai melirik dalam dunia bisnis ekspor impor ini, ada baiknya untuk mempelajari pengertian bea cukai dan mekanismenya sebelum terjun di dunia bisnis ini.

Hal pertama untuk cara daftar BPJS yang kalian harus lakukan adalah dengan internet dan melalui web browser membuka http://bpjs-kesehatan.go.id, dianjurkan untuk memakai web browser paling aman seperti mozilla dan google chrome karena kecepatan internet di Indonesia seringkali lamban yang kadang membuat halaman website yang kita buka menjadi crash, apabila memakai web browser yang aman sekalipun terjadi crash saat kita membuka kembali lewat web browser tersebut akan dibukakan kembali halaman website yang sebelumnya sedang kita buka.

Anda juga harus mengerti pengertian blog dan website serta perbedaannya agar saat mempraktikkan cara daftar BPJS kesehatan online terhindar dari cybercrime. Karena banyak sekali blog tidak resmi yang tampilannya menyerupai website aslinya dengan tujuan menipu dengan menggunakan data-data pribadi yang kita masukkan ke situ apabila kita lalai.

Cara Daftar BPJS

Cara daftar BPJS kesehatan secara langsung di kantor ataupun lewat jalur online sebenarnya tidak ada bedanya. Tapi dengan cara daftar BPJS online banyak masyarakat yang merasakan manfaat lewat layanan ini karena waktu yang dipakai untuk mendaftar menjadi efisien.

Sebelum melakukan cara daftar BPJS sesuai instruksi yang ada, kalian harus sudah menyiapkan data-data pribadi anda seperti :

• Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Kartu Keluarga
• Kartu NPWP
• Alamat E-mail serta nomor handphone yang dapat dihubungi

Apabila anda belum mempunyai kartu NPWP dapat mengikuti instruksi syarat dan cara membuat NPWP terlebih dahulu untuk melengkapi data-data pribadi yang diminta. Kemudian untuk yang belum mempunya e-mail, anda hanya perlu mengikuti cara membuat email gmail dan yahoountuk membuat e-mail dalam waktu yang singkat.

Langkah Langkah Mendaftar BPJS

Berikut langkah-langkah cara daftar BPJS secara singkat dan mudah :

• Dengan koneksi internet yang didapat dari modem bukalah website resmi BPJS Kesehatan yaitu http://bpjs-kesehatan.go.id

• Setelah itu langkah selanjutnya dalam cara daftar BPJS adalah pilih menu layanan peserta kemudian pilihlah sub menu pendaftaran peserta

• Sesudah itu nanti akan tampil di layar halaman cara  daftar BPJS Kesehatan secara online kemudian segera klik “pendaftaran” yang pojok kanan bawah

• Langkah selanjutnya untuk cara daftar BPJS setelah pendaftaran adalah mengisi dengan lengkap sesuai dengan data-data pribadi yang anda telah siapkan sebelumnya seperti nama, alamat, tempat tanggal lahir, nomor handphone yang dapat dihubungi, e-mail  address, serta kantor BPJS tempat anda akan mengambil kartu, dll
• Apabila anda sudah selesai mengisi data-data diri, proses selanjutnya untuk cara daftar BPJS adalah mengecek e-mail pyang anda miliki karena akan dikirimkan email pemberitahuan yang berisi nomor registrasi.
• Kemudian langkah selanjutnya untuk cara daftar BPJS adalah mencetak atau print data diri yang sebelumnya sudah diisi serta nomor registrasi yang anda dapatkan lewat e-mail.

• Terakhir, ambilah kartu BPJS di kantor BPJS yang telah anda tentukan sesuai tanggal yang dicantumkan.

Cara Pengambilan Kartu BPJS Sesudah Melakukan Cara Daftar BPJS

Cara pengambilan kartu BPJS sesudah melakukan cara daftar BPJS adalah saat datang ke kantor BPJS anda harus membawa :

• KTP asli dan fotokopi
• Fotokopi KK (Kartu Keluarga)
• Fotokopi Surat Nikah
• Pas Foto berwarna ukuran 3×4 sebanyak 2 lembar
• Formulir Pendaftaran yang didapatkan setelah pendaftaran online
• Lembar nomor registrasi yang didapatkan setelah pendaftaran online

Selain membawa berkas-berkas di atas anda juga harus membayar iuran pertama anda, berikut rincian iuran BPJS kesehatan :

• Kelas 1 = Rp 59.500/bulan per orang
• Kelas 2 = Rp 42.500/bulan per orang
• Kelas 3 = Rp 25.500/bulan per orang

Setelah menyerahkan berkas-berkas yang diminta serta membayar iuran pertama, tunggulah sebentar untuk mendapatkan kartu BPJS Kesehatan yang anda miliki. Saat ini sistem pemerintah di Indonesia terus dikembangkan dan di rancang oleh lembaga legislatif secara online agar lebih transparan dan proses yang cepat. Mudahnya cara membuat blog untuk mendukung sistem ini juga sangat berperan untuk terciptanya sistem online yang mendukung program Indonesia.

Umumnya perwakilan diplomatik akan ditempatkan di ibukota negara penerima dan akan tinggal di wilayah ibukota yang merupakan corps diplomatique dan disana akan dipimpin oleh perwakilan diplomatik yang paling lama sudah tinggal di situ yang biasa dikenal dengan sebutan Dean atau Deyon.

Perwakilan Diplomatik

Perwakilan diplomatik dikirim ke negara penerima dengan tujuan sebagai aparatur negara dan bertugas untuk mewakili kepentingan-kepentingan di negara penerima tersebut. Mereka memiliki misi membantu tugas presiden dan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dan perwakilan masyarakat di negara tersebut. Kepentingan-kepentingan tersebut biasanya merupakan diplomasi lewat beberapa  perundingan yang diadakan demi mencapai kesepakatan dalam satu kebijakan yang akan dibuat.

Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 tahun 1976, tugas perwakilan diplomatik adalah :

• Mewakili negara republik Indonesia dalam melaksanakan hubungan diplomatik dengan negara penerima atau organisasi internasional.

• Melindungi kepentingan negara serta warga negara Republik Indonesia dengan negara penerima sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang yang belaku, contohnya melaksanakan undang-undang jam kerja pada Tenaga Kerja Indonesia.

Tugas-tugas yang telah ditetapkan lewat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 tahun 1976 tersebut nantinya dituangkan dalam tugas-tugas yang diemban, beberapa diantaranya yaitu :

Tugas Representasi

Perwakilan diplomatik disini bertugas untuk mewakili negara dalam melakukan protes dan mengadakan penyelidikan bersama negara penerima serta melaksanakan kebijakan politik yang telah disepakati.

Tugas Negosiasi

Tugas negosiasi yang dilakukan perwakilan diplomatik adalah dengan mengadakan perundingan atau pembicaraan dengan negara penerima ataypun dengan negara-negara lainnya.

Tugas Observasi

Disini perwakilan diplomatik menjalankan tugasnya dengan menelaah secara teliti setiap kejadian yang terjadi di negara penerima.

Tugas Proteksi

Tugas proteksi adalah tugas yang diberikan kepada perwakilan diplomatik untuk melindungi harta benda, hak pribadi, serta kepentingan-kepentingan warga negara yang berlokasi di negara penerima, termasuk melindungi Hak Asasi Manusia setiap warga negara pengirim yang berada di negara penerima.

Tugas Persahabatan

Perwakilan diplomatik bertugas untuk menjalankan tugas hubungan persahabatan terhadap negara penerima dan negara-negara lainnya.

Fungsi Perwakilan Diplomatik

Fungsi perwakilan diplomatik yang telah ditetapkan pada Konferensi Wina 1961 adalah sebagai berikut:

• Mewakili negara dalam hal melindungi segala kepentingan negara dan warga negara yang ada di negara penerima sesuai dengan hukum internasional yang berlaku.
• Perwakilan diplomatik disini juga bertugas sebagai perwakilan dalam mengadakan persetujuan dengan negara penerima.
• Memberikan informasi kepada negara pengirim segala sesuatu hal baik itu kejadian atau peristiwa yang terjadi di negara penerima.
• Perwakilan diplomatik juga bertugas untuk memelihara hubungan negara pengirim dengan negara penerima dalam aspek ekonomi, seni budaya, dan ilmu pengetahuan.
• Ikut serta dalam menjamin efisiensi dari perwakilan asing di suatu negara.
• Menciptakan pengertian bersama antara negara penerima dan negara pengirim.

Diplomat memiliki peran penting dalam menjaga sistem pemerintahan Indonesia di luar negeri agar tetap terjalin dan harmonis dengan negara tersebut.

Governing Bodies

Governing bodies sendiri beranggotakan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Pertimbangan Presiden, Kementrian Negara, dan Pemerintah Daerah. Sedangkan support bodies adalah elemen dari seluruh kekuatan militer Indonesia baik dari darat, laut, dan udara serta lembaga kepolisian yang dimiliki negara.

Sistem Lembaga Eksekutif

Lembaga eksekutif pun mempunyai 2 sistem yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Anggota lembaga legislatif tidak sebanyak anggota lembaga eksekutif yang mencapai 1000 orang, lembaga legislatif umumnya hanya mempunyai anggota sebanyak 20 -30 orang. Hal tersebut disebabkan lembaga legislatif beranggotakan orang-orang yang duduk di kursi MPR dan DPR. Lembaga eksekutif menjalankan tugas-tugas dalam struktur politik mengikuti apa yang sudah tertera dalam asas trias politika.

Dengan berkaitannya lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif dan lembaga yudikatif , sudah tentu berarti lembaga eksekutif merupakan salah satu lembaga yang dinilai penting dalam sistem politik di Indonesia. Lembaga legislatif dan yudikatif sangat terkait karena lembaga legislatif bertugas dalam membuat kebijakan-kebijakan dan kemudian lembaga eksekutif akan menjalankannya secara imparsial dan tidak memihak.

Wewenang Lembaga Eksekutif

Lembaga eksekutif mempunyai beberapa wewenang yang berhubungan dengan segala aspek yang menyangkut dengan kehidupan masyarakat baik itu pendidikan termasuk segala hal yang menyangkut tugas guru dan kurikulum pendidikan di Indonesia, kesehatan, pekerjaan, dll.  Berikut ini adalah wewenang yang dimiliki oleh lembaga eksekutif :

Administratif

Disini lembaga eksekutif mempunyai kekuasaan dan hak untuk melaksanakan undang-undang serta menyelenggarakan administrasi negara

Legislatif

Dalam legislatif,  lembaga eksekutif ikut berperan dalam hal merancang undang-undang.

Keamanan

Lembaga eksekutif mempunyai hak mengatur kekuatan militer Indonesia baik di udara, laut dan udara serta polisi untuk menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta menjaga keamanan dalam negeri Indonesia.

Yudikatif

Segala sesuatu yang berkaitan dengan grasi akan ditangani sepenuhnya oleh lembaga eksekutif. Grasi adalah sebuah hak untuk memberikan pengurangan masa hukuman.

Diplomatik

Menjalin hubungan baik dengan  seluruh negara tetangga adalah bagian tugas dari lembaga eksekutif,terutama negara-negara yang tergabung dalam organisasi Asean.

Peran Presiden Dalam Lembaga Eksekutif

Peran presiden dalam lembaga eksekutif telah diatur dalam undang-undang dasar 1945 pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar yang berarti bahwa wewenang Presiden dalam lembaga eksekutif dinilai cukup besar.

Penyelenggaraan kuasa presiden dalam lembaga eksekutif pun terbagi menjadi 2 jenis, bersifat umum dan bersifat khusus. Penyelenggaraan kuasa presiden bersifat umum  yaitu presiden mempunyai kuasa untuk menjalankan administrasi negara. Administrasi negara yang dimaksud adalah hal-hal yang berkaitan dengan aspek keamanan dan ketertiban umum, pelayanan umum, serta kesejahteraan umum.

Komunikasi dinilai sangat penting untuk sebuah produk agar konsumen dapat mengenal secara baik dan mengetahui keunggulan-keunggulan yang terdapat di dalam sebuah produk, salah satunya dengan mempraktikkan komunikasi bisnis.

Pengertian Public Relation

Pengertian public relation menurut beberapa tokoh yang berperan cukup besar dalam dunia Komunikasi, sebagai berikut :

“Public relations adalah suatu bentuk komunikasi yang terencana dan berlaku untuk semua jenis organisasi. Baik itu bersifat komersial ataupun non komersial, bagian dari publik atau privat, dan bersifat ke dalam atau keluar antara suatu organisasi dengansemua khayalaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada rasa untuk saling mengerti” – Jeffkins (2003:2)

“Public relations yang modern yaitu suatu rencana tentang kebijkasanaan dan kepemimpinan yang mampu menanamkan rasa percaya publik dan pengertian dari mereka” – Oemi Abdurrachman (Dasar-dasar Public Relations:1986)

“Public relations adalah fungsi manajemen yang dapat membantu untuk menciptakan  dan satu sama lain saling memelihara alur komunikasi, pengertian, dukungan, serta kerjasama antar organisasi dengan publik” – Drs.Soleh Sumirat (Dasar-Dasar Public Relations,2007:hal 13)

“Public relations adalah strategi komunikasi yang dilakukan suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang mempunyai kepentingan dengan tujuan untuk mendapat perhatian mereka dengan cara yang menguntungkan”- Antony Davis (Everything You Should Know About Public Relations,2003:hal 3)

“Public relations adalah seni yang ditujukan agar menciptakan pengertian publik yang  lebih baik yang nantinya akan berdampak pada kepercayaan publik terhadap suatu organisasi atau perusahaan akan semakin dalam” – Drs. Soleh Soemirat (Dasar-Dasar Public Relations:hal 12)

“Public relations adalah fungsi manajemen yang mendukung pembinaan dan membangun agar saling menguntungkan lewat komunikasi, pengertian, dan kerja sama yang baik antar organisasi dengan publiknya” – Harlow dan Ruslan (2007:7-8)

“Public relations adalah fungsi manajemen yang menilai sikap publik, menunjukkan kebijaksanaan serta prosedur dari individu ataupun perusahaan yang dilandasi kepentingan public dan melaksanakan rencana kerja untuk memperoleh pengertian dan pengakuan dari publik” – Glenn dan Denny Griswold (2001:26)

Selain pengertian public relations, anda juga bisa membaca pengertian komunikasi yang sangat berkaitan erat dengan public relations. Terlebih jika anda sedang menjalankan tugas sekretaris profesional dalam sebuah perusahaan, tentu harus memahami bagaimana berkomunikasi yang baik.

Staff Public Relations dan Tugasnya

Staff public relations di organisasi ataupun perusahaan umumnya terdiri atas 3 bagian yang mana nantinya secara garis besar mereka akan menjalankan tugas-tugas yang telah dipaparkan oleh tokoh-tokoh mengenai pengertian public relations di atas, yaitu memanajemen komunikasi perusahaan dengan publik. 3 bagian dari staff public relations tersebut adalah institusional relations, media relations dan government relations.

Institusional relations mempunyai tugas menjalankan hubungan dengan lembaga yang ada di masyarakat, karena lembaga tersebut sangat berpengaruh dalam kegiatan serta keberlangsungan perusahaan. Sedangkan media relations mempunyai tugas untuk menjalin hubungan dengan seluruh media mainstream sehingga isu yang muncul ke publik tetap terjaga sesuai rencana dan dapat menarik daya beli. Kemudian government relations bertugas untuk menjalin komunikasi dengan pemerintah. 3 elemen yang penting bagi public relations adalah massa, pemerintah, dan swasta.

Tugas Lembaga Sensor Film

Lembaga Sensor Film beralamatkan di Jalan MT Haryono Kavlin 47-48 , Jakarta Selatan. Media yang perlu disensor oleh Lembaga Sensor Film antara lain Video, Iklan, Film Tv, Video Klip Music, dan film layar lebar. Untuk iklan sendiri selain mempunyai standard dari Lembaga Sensor Film tentunya harus mengikuti etika periklanan yang berlaku. Hampir semua media yang akan tayang baik itu di televisi ataupun bioskop diuji terlebih dahulu kelayakannya oleh Lembaga Sensor Film kecuali media tersebut bersifat siaran langsung atau siaran berita.

Lembaga Sensor Film tentu mempunyai pedoman dalam penyensoran yang mana juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1994 Tentang Lembaga Sensor Film, berikut pedomannya :

Penyensoran akan dilakukan dengan cara memeriksa dan meneliti film dan reklame dari segi :

1. Agama
2. Pendidikan
3. Sosial Budaya
4. Politik dan Keamanan
5. Ketertiban Umum
6. Pendidikan

Unsur-unsur yang dinilai dari film oleh Lembaga Sensor Film dari sisi agama :

• Memberikan kesan anti Tuhan dan anti agama
• Menganggu kehidupan rukun umat antar agama
• Mengandung sebuah pelecehan terhadap sebuah agama

Unsur-unsur yang dinilai dari film oleh Lembaga Sensor Film dari sisi Pendidikan :

• Yang bertentangan dengan pengembangan jiwa seorang anak
• Mengandung propaganda anti sekolah dan anti terhadap pelajaran
• Bisa merusak akhlak budi pekerti setiap anak

Unsur-unsur yang dinilai dari film oleh Lembaga Sensor Film dari sisi sosial budaya :

• Yang dapat merusak norma-normal  di Indonesia
• Yang memberikan contoh keliru sosial budaya yang berkembang di Indonesia
• Yang mengekspose budaya global dan tidak sesuai dengan norma yang ada di Indonesia
• Yang dapat merusak akhlak budi manusia

Unsur-unsur yang dinilai dari film oleh Lembaga Sensor Film dari sisi politik dan keamanan :

• Mengandung nilai-nilai yang bertentangan dengan fungsi pancasila
• Dapat merangsang ketegangan politik di Indonesia
• Mendiskreditkan pemerintah dan memprovokator perlawanan terhadap pemerintah

Lembaga Sensor Film di Mata Masyarakat

Lembaga sensor film di mata masyarakat sekarang ini sedang dipertanyakan kinerjanya karena banyak sekali iklan rokok dan alat tes kehamilan yang muncul pada siang hari yang sebenarnya tidak baik untuk dilihat atau dikonsumsi oleh anak kecil ataupun anak remaja.

Terlepas dari itu, banyak sekali film dengan berbagai genre yang bisa anda tonton bersama keluarga serta kerabat yang sudah beredar di Indonesia setelah melewati Lemabaga Sensor Film. Berikut daftar filmnya :

• Film Horor Jepang
• FilmKomedi Indonesia
• Film Romantis Indonesia
• Film Horor Indonesia
• Film Thriller Terbaik dan Menegangkan
• Film Animasi Jepang

Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif di Indonesia mempunyai struktur yang di dalamnya terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat I dan Tingkat II, lalu Dewan Perwakilan Rakyat, dan yang terakhir adalah Dewan Perwakilan Daerah.

Negara Indonesia merupakan penganut demokrasi sehingga pemerintah menerapkan Trias Politika dan presidensial merupakan sistem pemerintahan Indonesia. Trias Politika sendiri di dalamnya mengatur pembagian kekuasaan pemerintah melalui 3 lembaga yang berdiri sejajar, salah satunya adalah lembaga legislatif yang tugasnya adalah membuat undang-undang.

Berikut adalah penjelasan beberapa struktur yang terdapat dalam lembaga legislatif :

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Saat undang-undang 1945 belum diamandemen, Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga tertinggi yang ada di Indonesia. Tapi setelah undang-undang diamandemen, Majelis Permusyawaran Rakyat bukan merupakan lembaga tertinggi di Indonesia lagi karena kedudukan tersebut telah dihapuskan dan yang ada hanyalah kedudukan sebagai lembaga negara Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota DPR dan DPD yang telah terpilih pada saat pemilu dan akan menempati jabatan tersebut dalam jangka waktu 5 tahun.

Dalam menjalankan tugas sebagai salah satu struktur lembaga legislatif yang ada di Indonesia tentunya Majelis Permusyawaratan Rakyat mempunyai beberapa tugas MPR yang harus dilakukan, yaitu :

• Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar
• Melantik presiden serta wakil presiden
• Memberhentikan presiden serta wakil presiden mengikuti peraturan masa jabatan yang telah diatur dalam undang-undang dasar

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai kedudukan di tingkat pusat, untuk Dewan Perwakilan Rakyat yang berada di tingkat provinsi maka akan disebut dengan DPRD Provinsi sedangkan yang letaknya di tingkat Kabupaten sudah tentu akan disebut DPRD Kabupaten. Sesuai dengan Undang Undang Pemilu NO 10 Tahun 2008 sudah ditetapkan bahwa anggota DPR berjumlah 560 orang. Kemudian jumlah anggota DPRD Provinsi minimal sebanyak 35 orang dan maksimal 100 orang, sedangkan DPRD Kabupaten minimal harus mempunyai anggota sebanyak 20 orang dan maksimal sebanyak 50 orang.

Dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan fungsinya sebagai salah satu struktur lembaga legislatif dengan menjalankan tugas DPR sebagai berikut :

• Meminta keterangan kepada pemerintah terkait mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan akan mempunyai dampak yang sangat besar bagi seluruh masyarakat Indonesia
• Melakukan penyelidikan akan suatu kebijakan pemerintah yang dicurigai bertentangan dengan undang-undang
• Memberi pendapat mengenai kebijakan dalam negeri yang menimbulkan kejadian luar biasa dan ikut menyumbang solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Selain menjalankan tugasnya, sebagai salah satu lembaga legislatif mereka pun mempunyai hak-hak DPR dan kewajibannya.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Dewan Perwakilan Daerah merupakan salah satu struktur lembaga legislatif di Indonesia yang terdiri dari wakil-wakil dari provinsi yang telah dipilih saat Pemilihan Umum. Banyaknya anggota DPD adalah 1/3 dari jumlah anggota DPR, dan keanggotaaan DPD akan diresmikan oleh presiden.

Tugas DPD telah diatur dalam UUD 1945 pasal 22 D yang mempunyai kaitan dengan hal-hal otonomi daerah, hubungan daerah tersebut dengan pusat, Sumber Daya Alam yang ada di daerah tersebut serta Sumber Daya Ekonomi. Hal tersebut diwujudkan dengan kegiatan sebagai berikut :

• Ikut serta dalam merancang Undang-Undang yang mempunyai kaitan dengan otonomi daerah, hubungan   daerah dengan pusat, dsb.
• Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah

Anggota Lembaga Legislatif

Untuk menjadi anggota legislatif, seseorang harus melalui tahapan menjadi calon legislatif terlebih dahulu yang mana nanti apakah dia akan benar atau tidaknya menjadi anggota legislatif ditentukan oleh pemilihan umum. Banyaknya anggota legislatif  di negara Indonesia yang sudah tersandung dengan masalah korupsi membuat masyarakat semakin berhati-hati dalam memilih saat pemilihan umum karena mereka tidak dapat menjalankan fungsi negara secara utuh.

Tentunya masyarakat Indonesia berharap di pemilu mendatang calon legislatif yang ada bukan hanya bermodalkan uang kampanye besar-besaran sehingga dapat membeli hak pilih seseorang melainkan memiliki kesungguhan untuk menjadi anggota dewan sehingga bisa menepati janji atau amanah yang telah diberikan masyarakat kepadanya. Selain itu diperlukan juga seseorang yang mempunyai visi dan misi yang sejalan dengan masyarakat, yaitu memajukan negara kita dengan mensejahterakan masyarakat.

Zona Ekonomi Eksklusif

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia terletak di luar laut teritorial Indonesia yang mana telah ditetapkan di Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang perairan Indonesia.

Deklarasi Pemerintah mengenai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah sebagai berikut :

• Di Zona tersebut Indonesia berhak akan eksplorasi dan eksploitasi kemudian pengelolaan serta pelestariaan sumber daya hidup yang berada di area ZEF Indonesia. Mengingat laut di Indonesia sangat kaya akan biota laut yang hidup di dalamnya.
• Bebas akan kegiatan navigasi dan serta penerbangan.
• Meletakkan kabel laut dan pipa di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Pemerintah Indonesia pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi Djuanda yang mana ditentukannya bahwa Zona Ekslusif Ekonomi Indonesia 12 mil dari garis dasar pantai masing-masing pulau yang ada hingga titik terluar. Konsep geografi ini sampai saat ini masih terus dipelajari mulai pendidikan dasar untuk memberikan kesadaran bagi bangsa Indonesia mengenai ZEF ini.

Atas dasar landasan hukum internasional negara Indonesia mempunyai hak untuk menegakkan hukum terhadap kapal-kapal yang melanggar ketentuan dan peraturan yang diterapkan negara Indonesia terhadap ZEF ini. Salah satu langkah hukum yang dilakukan bangsa Indonesia menyangkut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah pada tahun 2011 Patroli Polisi Bisma 520 menangkap nahkoda kapal asal negara Vietnam yang tertangkap mencuri 100 kg ikan dengan jenis beragam dari laut yang masih ada di dalam Zona Ekslusif Indonesia.

Apabila melihat kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 02/MEN/2011 segala aktifitas yang berhubungan dengan menangkap ikan dan memasang alat bantu di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif mempunyai beberapa point penting yang wajib dipatuhi, yaitu :

• Alat menangkap ikan yang diperbolehkan dipakai di Zona Ekslusif Indonesia adalah pukat cincin pelagis, payang dan jaring insang.
• Nelayan yang berasal dari luar Indonesia dilarang memakai trawl karena itu sudah melanggar peraturan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Pencegahan Pelanggaran di Zona Ekonomi Ekslusif

Pencegahan terjadinya pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif sangatlah penting untuk dilakukan, agar negara-negara tetangga tidak bisa mengambil keuntungan dari sumber daya alam yang kita miliki sekaligus untuk menegakkan hukum yang berlaku. Beberapa caranya antara lain :

• Rutin melakukan sosialisasi bahaya dan akibat melakukan pemancingan illegal di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif
• Selalu mengawasi jalur penangkan ikan
• Bekerja sama dengan instansi tertentu untuk selalu melakukan operasi agar tidak lagi ada penyundup yang memasuki Zona Ekslusif Indonesia
• Memeriksa kapal-kapal yang aktivitasnya berupa menangkap ikan
• Memproses apabila terjadinya pelanggaran hukum di Zona Ekslusif Indonesia sehingga timbul rasa jera terhadap penangkap ikan illegal.

Laut di Indonesia begitu dilindungi oleh pemerintah karena semua orang mengetahui manfaat laut bagi kehidupan sangat terutama sebagai sumber makanan karena makanan laut sangat enak disantap dan mengandung banyak minyak ikan yang bermanfaat untuk meningkatkan imunitas. Salah satu makanan yang banyak digemari oleh masyarakat adalah ikan air tawar.

Sejarah Korea Selatan

Sejarah Korea Selatan terjadi ketika tanggal 15 Agustus 1948 diresmikannya negara Korea Selatan. Setelah terjadinya Perang Dunia II pada tahun 1945, Korea dibagi menjadi dua yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Korea Utara dan Selatan terbelah di 38 derajat lintang Utara dan ini adalah asal muasal mengapa batas di antara dua negara itu disebut 38th parallel.

2 tahun selanjutnya di tanggal 25 Juni 1950 Korea Utara memulai perang dengan menyeberangi perbatasan antara Korea Selatan. Tindakan yang dilakukan Korea Utara ini memicu pertempuran selama 3 tahun yang mana memakan korban nyawa kurang lebih 2 juta manusia. Kejadian ini menjadi sebuah sejarah Korea Selatan yang sangat menyakitkan. Gencatan senjata akhirnya terjadi pada tahun 1953. Tetapi sampai sekarang antara Korea Selatan dan Korea Utara tidak pernah ada surat perjanjian perdamaian sehingga hingga kini kedua negara tersebut masih bisa dianggap dalam kondisi perang.

Kemajuan ekonomi Korea Selatan dimulai tahun 1962 saat Korea Selatan melakukan rencana untuk meminjam dana dari negara-negara tetangga. Sarana industri mulai dibangun dan pemerintah membuat kebijakan yang membuat investor tertarik untuk menanam modal di negara Korea Selatan karena kemudahannya.  Awal tahun 1970 industri yang telah dibangun mulai berkembang ke bidang kimia.

Serba-Serbi Fakta Tentang Korea Selatan

Pemerintahan Korea Selatan

Korea Selatan merupakan satu negara yang berbentuk republik dan pemerintahannya pun sama seperti semua negara yang berbentuk republik yaitu dibagi menjadi 3 bagian :

1. Eksekutif
2. Yudikatif
3. Legislatif

tugas presiden memegang lembaga Eksekutif, kemudian lembaga legislatif dipegang oleh dewan perwakilan yang masa jabatannya 4 tahun. Sedangkan lembaga Yudikatif dipegang oleh pengadilan konstitusional.

Transportasi di Korea Selatan

Transportasi yang ada di negara Korea Selatan terdiri dari bus, kapal ferry, kereta api, dan pesawat. Kereta api di Korea Selatan menyediakan hampir semua tujuan ke kota besar dan Korea Selatan mempunyai 103 bandar udara yang beroperasi dan salah satu bandar udara di sana yaitu Bandar Udara Incheon diberikan predikat sebagai bandar udara terbaik di dunia oleh Airport Council International.

Agama Masyarakat Korea Selatan

Sebagian besar masyarakat Korea Selatan tidak mempunyai agama atau yang bisa kita sebut atheis. Namun sekarang sudah banyak juga yang menganut agama, mayoritas pemeluk agama di sana beragama Kristen Protestan dan Katolik Roma. Tetapi cukup banyak juga yang sudah mengenal agama Islam, bahkan terdapat beberapa artis Korea yang beragama Islam.  Tentunya diharapkan semakin banyak masyarakat yang mengenal agama, bisa mengurangi kasus bunuh diri di sana yang sangat populer karena banyak artis korea yang bunuh diri.

Sejarah Korea Selatan sebagai salah satu negara dengan sejuta wisata dan budaya tentu sangat menarik untuk kita ikuti dan cermati. Terlebih lagi cukup banyak wisatawan Indonesia yang berpergian ke Korea untuk menikmati liburan dan tempat wisata di sana. Korea Selatan merupakan negara dengan penduduk yang ramah dan sangat menarik untuk di kunjungi.